Pengadilan Bangladesh Janjikan Cabut Kuota pekerjaan yang Memicu Kerusuhan

Aturan perekrutan Pegawai Negeri sipil (PNS) yang telah dikurangi oleh Pengadilan tinggi Bangladesh, Minggu (21/7) ternyata gagal memenuhi tuntuan publik yang menginginkan untuk dihapuskan. Diketahui aturan tersebut menimbulkan kontroversial dan memicu bentrokan nasional antara polisi serta mahasiswa dimana 151 orang telah tewas.

Demo mahasiswa Bangladesh bermula dengan menuntut kuota penerimaan PNS yang disebut masyarakat telah dipolitisasi oleh pekerjaan pemerintah. Isu tersebut membesar di minggu-minggu ini di negara tersebut, bahkan menjadi sebuah kerusuhan terburuk dalam masa jabatan Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Dilaporkan Channel News Asia, tentara berpatroli di kota-kota seluruh Bangladesh usai polisi anti huru hara gagal memulihkan ketertiban. Sementara pemadaman internet nasional sejak Kamis sudah secara dramatis membatasi aliran informasi ke dunia luar.

Protes Semakin Membesar, Begini Janji Pengadilan Bangladesh

Keputusan pengurangan kuota PNS di Bangladesh masih ditolak besar-besaran oleh sipil. Oleh karenanya Mahkamah Agung (MA) di Bangladesh menjanjikan akan memutuskan kembali bulan depan soal legalitas skema baru dari keputusan penyediaan lebih dari separuh pekerjaan pemerintah untuk pelamar terpilih.

Kepada AFP, Jaksa Agung Bangladesh AM Amin Uddin mengungkapkan putusan pengadilan yang lebih rendah bulan lalu untuk mengenalkan kembali skema itu adalah “illegal”.

Sementara seorang pengacara yang terlibat dalam kasus itu, Shah Monjurul Hoque menyebut pengadilan juga sudah meminta mahasiswa yang melakukan protes “untuk kembali ke atas” usai mengeluarkan keputusannya.

Keputusan tersebut membatasi jumlah pekerjaan yang disediakan, yakni dari 56% dari semua posisi menjadi 7%. Namun, lagi-lagi Keputusan tersebut gagal memenuhi tuntutan pengunjuk rasa dari demo mahasiswa Bangladesh.

Dalam Undang-Undang itu menyisakan 5% dari seluruh pekerjaan pemerintah untuk anak-anak “pejuang kemerdekaan” dari perang pembebasan Bangladesh tahun 1971 melawan Pakistan, turun menjadi 30%.

Satu persen ditujukkan untuk masyarakat suku. Satu persennya untuk orang-orang penyandang disabilitas atau mengidentifikasi dirinya sebagai jenis kelamin ketiga sesuai hukum di Bangladesh. Pengadilan memberikan putusan bahwa 93% posisi yang tersisa akan diputuskan sesuai prestasi.

Adanya Kategori Pejuang Kebebasan dalam Kuota PNS Bangladesh Buat Unjuk Rasa Naik Tikam

Hadirnya kategori “pejuang kebebasan” yang dapat diterima dalam kuota PNS di Bangladesh, menjadi titik kebencian untuk para lulusan muda. Menurut para kritikus, kategori tersebut dipaakai untuk menumpuk pekerjaan publik dengan para loyalis Liga Awami yang berkuasa di Hasina.

Oleh karenanya, para mahasiswa menuntut penghapusan total dari kategori itu. Sekaligus meminta kuota lain untuk Perempuan serta distrik tertentu di negara itu.

“Kami menyambut baik putusan Mahkamah Agung,” seru juru bicara Students Againts Discrimination, yaitu kelompok utama yang bertanggung jawab mengorganisir protes itu dengan nama yang dianonimkan.

Menurutnya meski begitu, para mahasiswa tidak akan menghentikan protesnya sampai pemerintah mengeluarkan perintah yang mencerminkan tuntutan mereka.

Pihak yang kontra menuduh pemerintahan Hasina memaksakan kehendaknya pada lembaga peradilan, serta perdana Menteri sudah mengisyaratkan ke publik di minggu ini. Isyarar tersebut bahwa pengadilan akan memutuskan yang menguntungkan tuntutan mahasiswa.

Hasina diketahui telah memerintahkan negara Bangladesh sejak 2009, serta menang dalam pemilihan umum keempat berturut-turut di bulan Januari usai pemungutan suara tanpa oposisi yang nyata.

Pemerintahannya dituduh kelompok hak asasi manusia menyalahgunakan lembaga negara untuk menguatkan cengkeramannya pada kekuasaan serta membasmi perbedaan pendapat, termasuk pembunuhan di luar hukum pada aktivis oposisi.

Namun, usai tindakan keras yang meningkat serta jumlah korban tewas yang meroket, masih harus dilihat apakah Keputusan pengadilan akan meredakan kemarahan publik yang semakin marah.

“Ini bukan lagi tentang hak-hak pelajar,” kata pemilih bisnis, Hasibul Sheikh kepada AFP di Lokasi aksi protes jalanan Sabtu lalu yang diadakan di ibu kota Dhaka sebagai bentuk perlawannya terhadap jam malam nasional.

“Tuntutan kami sekarang hanya satu, yaitu pengunduran diri pemerintah,” tegasnya.

Demikian informasi tentang janji Pengadilan Bangladesh yang akan mencabut kuota pekerjaan yang memicu aksi unjuk rasa. Bagaimana menurutmu?